Berita  

SUSU-DAGING: Impor 1 Juta Sapi Perah dan 1 Juta Sapi Pedaging dalam 5 Tahun ke Depan

Program ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak produktif sebagai langkah menuju swasembada susu dan daging sapi

Diskusi "Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Sapi Mendukung Program Makan Bergizi (MBG) di Jakarta (11/12/2024) (Sumber: ditjenpkh.pertanian.go.id)
banner 120x600

Jakarta, AGRINEWS – Pemerintah menegaskan perlunya sinergi dari lintas kementerian dan lembaga.

Tujuannya, untuk mempercepat peningkatan produksi susu dan daging sapi nasional.

banner 325x300

Pernyataan itu disampaikan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI, Ali Jamil, dalam diskusi bertajuk “Percepatan Peningkatan Produksi Susu dan Daging Sapi, Mendukung Program Makan Bergizi” (MBG) di Jakarta, pada hari Rabu, 11 Desember 2024.

“Produksi susu dan daging sapi kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Tahun ini, kebutuhan susu mencapai 4,6 juta ton, sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi 21 persen. Daging sapi pun serupa, hanya sekitar 48 persen dari kebutuhan yang terpenuhi,” ujar Ali.

Untuk menutupi kekurangan itu, Kementan menargetkan impor 1 juta ekor sapi perah dan 1 juta sapi pedaging dalam lima tahun ke depan.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak produktif sebagai langkah menuju swasembada susu dan daging sapi.

Ali menjelaskan lima pilar utama dalam pengembangan peternakan sapi.

Pilar tersebut, adalah ketersediaan lahan, sumber daya ternak, infrastruktur pendukung, sumber daya manusia, serta regulasi yang ramah investasi.

“Pemanfaatan lahan secara optimal dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan logistik, menjadi kunci keberhasilan program ini,” ungkapnya.

Pemerintah juga menawarkan berbagai insentif, termasuk tax holiday, pembebasan bea masuk, dan peluncuran Kredit Usaha Sapi (KUS) dengan bunga rendah.

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agung Suganda, menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan lahan untuk investasi ternak.

“Kami mengharapkan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam memanfaatkan lahan yang ada,” ujar Agung.

Hingga kini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 58 Surat Keputusan (SK) untuk pemanfaatan kawasan perhutanan sosial berbasis peternakan atau silvopastura dengan total luas lahan 62 ribu hektare.

Selain itu, Perum Perhutani telah mengidentifikasi lahan yang dikelola Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk pengembangan peternakan.

Total seluas 45 ribu hektare di 33 kawasan hutan telah ditanami hijuan pakan ternak, sementara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menawarkan lahan untuk peternakan sapi perah.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil.

Penyediaan protein hewani, seperti susu dan daging sapi, juga menjadi fokus utama program ini.

“Kita berharap dengan sinergi semua pihak, kebutuhan susu dan daging sapi nasional dapat terpenuhi. Selain mendukung kemandirian pangan, ini juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Agung.

(Sumber: ditjenpkh.pertanian.go.id)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *