Jakarta, AGRINEWS – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono menyatakan, pemerintah mengambil langkah strategis dan berani dalam menjamin ketersediaan pupuk subsidi di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi di pasaran global.
Pernyataan ini menanggapi kekhawatiran para petani, atas tingginya biaya produksi akibat harga pupuk yang semakin tidak terkendali, akibat beberapa faktor yang terjadi di sejumlah negara yang selama ini menjadi produsen pupuk.
Harga pupuk naik, karena kondisi dunia sedang tidak stabil.
Mulai dari konflik antarnegara, harga gas alam yang naik-turun, hingga negara-negara penghasil pupuk yang membatasi ekspor mereka.
Meski demikian, Sudaryono menegaskan, kebijakan baru pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian bagi petani.
Yaitu, bahwa pupuk subsidi akan tersedia dalam jumlah yang memadai tanpa dibatasi oleh anggaran.
“Presiden Prabowo telah memutuskan bahwa untuk pengadaan pupuk dalam rangka kepentingan petani seluruh Indonesia, pupuk subsidi itu tidak berdasarkan anggaran, tapi berdasarkan volume,” ujar Wamentan Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/7/2025).
“Jadi, harga bahan baku di dunia naik atau turun itu tidak menjadi masalah, karena anggarannya akan menyesuaikan dengan volume yang diberikan kepada petani. Dengan demikian, jaminan mendapatkan pupuk subsidi dalam kuantitas atau volume yang cukup sudah menjadi komitmen pemerintah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis volume ini, akan membuat distribusi pupuk lebih adil dan stabil bagi petani.
“Yang dijamin oleh negara itu adalah volumenya, bukan harganya. Jadi, naik turunnya harga di pasar global, tidak akan memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang diterima petani,” imbuhnya.
Sudaryono yang juga orang dekat Presiden Prabowo ini, juga memastikan, pemerintah tidak tinggal diam.
Ia memastikan, Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah konkret dan strategis untuk menghadapi situasi ini.
“Untuk itu, petani tidak perlu panik. Pemerintah sudah memantau kondisi ini sejak awal tahun, dan kita bergerak cepat untuk mengamankan stok pupuk dalam negeri. Kami perkuat produksi dalam negeri, perbaiki distribusi, dan pastikan pupuk bersubsidi bisa sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.
Sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, pria yang akrab disapa Mas Dar ini, juga mendorong percepatan transformasi tata kelola distribusi pupuk, termasuk dengan pendekatan digitalisasi agar sistem lebih transparan dan efisien.
“Kami sedang membenahi sistem agar pupuk bisa sampai ke petani dengan lebih cepat dan tepat. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara lama. Dengan teknologi, kita bisa tahu daerah mana yang butuh pupuk, seberapa banyak, dan kapan harus dikirim,” ungkapnya.
Mas Dar menambahkan, pemerintah saat ini sudah mendorong diversifikasi sumber bahan baku pupuk, tidak hanya bergantung pada satu atau dua negara saja.
“Kita juga cari alternatif lain. Kita tidak boleh terus bergantung pada negara-negara yang sedang menghadapi masalah politik atau ekonomi,” katanya.
(Sumber: pertanian.go.id)
