BIOEKONOMI: Bungaran Saragih Kenalkan Sistem Agro-Industri Untuk Negara Tropis Kepulauan
Masa depan Indonesia sangat bergantung pada keberanian kita membangun bioekonomi tropis bernilai tinggi.
Tangerang, AGRINEWS – Setelah berhasil memasyarakatkan konsep agribisnis sebagai strategi nasional pembangunan pertanian, Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., mengenalkan gagasan “Sistem Agro-Industri Nasional untuk Negara Tropis Kepulauan”.
Guru Besar Agribisnis pertama di IPB University tersebut memaparkannya dalam seminar “Masa Depan Pertanian Tropis: Huluisasi dan Hilirisasi Untuk Bioekonomi Bernilai Tinggi” yang digelar Majalah AGRINA berbarengan pameran ILDEX Indonesia 2026 di ICE BSD, Tangerang, Banten, 16 September 2026.
Potensi Harus Dikembangkan
“Indonesia tidak boleh memasuki usia satu abad kemerdekaan pada 2045 hanya sebagai negara tropis yang kaya sumber daya, tetapi harus tampil sebagai bangsa yang mampu mengubah anugerah itu menjadi kemampuan, kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan,” ujar Bungaran mengawali paparannya.
Sebagai negara tropis dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang luar biasa: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, tanaman obat, mikroorganisme, dan sumber daya genetik (SDG).
Kekayaan alam baru menjadi kekayaan bangsa apabila diolah oleh manusia yang berpengetahuan, didukung teknologi, kelembagaan, pembiayaan, infrastruktur, dan tata kelola yang baik. Karena itu, kita perlu mengubah cara pandang terhadap pertanian.
“Pertanian adalah pintu masuk menuju suatu sistem ekonomi yang sangat besar: industri benih dan bibit, pupuk dan alat mesin, produksi biomassa, pengolahan, energi, logistik, perdagangan, pembiayaan, riset, teknologi digital, standardisasi, dan berbagai jasa profesional. Dengan kata lain, pertanian adalah bagian dari Sistem Agro-Industri Nasional,” ujarnya.
Huluisasi Sebagai Fondasi
Huluisasi berarti memperdalam kemampuan kita sejak bagian paling awal dari penciptaan nilai: penguasaan SDG, pemuliaan, industri benih dan bibit, kesehatan tanah, pakan, pupuk hayati, alat dan mesin, data, teknologi budidaya, serta pengorganisasian produsen.
Huluisasi penting karena hasil hilirisasi ditentukan sejak di hulu. Pabrik modern tidak akan efisien jika bahan bakunya tidak seragam, tidak cukup, tidak berkelanjutan, atau tidak dapat dilacak.
“Hilirisasi yang kuat membutuhkan huluisasi yang kuat. Karena itu, huluisasi dan hilirisasi harus dirancang secara bersamaan,” ulas Mentan periode 2000-2004, ini.
Hilirisasi Bukan Sekadar Bangun Pabrik
Hilirisasi adalah peningkatan kemampuan seluruh ekosistem: dari komoditas menjadi produk, dari produk menjadi teknologi, dari teknologi menjadi kekayaan intelektual, dan dari kekayaan intelektual menjadi industri-industri baru.
Contoh, kelapa sawit. Indonesia meraih posisi sebagai produsen terbesar dunia dan berhasil mengembangkan berbagai produk pangan, oleokimia, kosmetik, dan bioenergi.
Namun, “Kita masih harus meningkatkan produktivitas, terutama kebun rakyat; mempercepat peremajaan; memperbaiki legalitas dan ketertelusuran; mengatasi penyakit tanaman; meningkatkan efisiensi pabrik; mengolah limbah menjadi energi, pupuk, dan biomaterial; serta memastikan nilai tambah tidak hanya terkonsentrasi pada sebagian kecil pelaku,” jabarnya.
Prinsip yang sama berlaku untuk tebu, kelapa, kakao, kopi, sagu, rumput laut, hasil hutan, peternakan, perikanan, dan hortikultura.
Bioekonomi Sirkular
“Kita perlu membangun bioekonomi sirkular. Biomassa harus dimanfaatkan setinggi dan selengkap mungkin. Hasil utama menjadi pangan atau bahan industri. Hasil samping menjadi pakan, energi, pupuk, bahan kimia, atau material. Air dan nutrien didaur ulang. Emisi dan kehilangan ditekan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berjalan bersama dengan peningkatan daya dukung ekologis.
Di sinilah kita membutuhkan keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan,” tegas alumnus S2 dan S3 North Carolina State University, AS tersebut.
Ukuran keberhasilan bioekonomi tidak hanya volume ekspor atau jumlah pabrik. Kita harus melihat apakah produktivitas meningkat, pendapatan petani bertambah, kualitas pekerjaan membaik, teknologi semakin dikuasai, sumber daya dapat diregenerasi, emisi berkurang, ketimpangan antardaerah menurun, dan ketahanan nasional semakin kuat.
Ekosistem Kelembagaan
Indonesia perlu melakukan transformasi. Transformasi tidak dapat diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar dan birokrasi. Namun harus ada pembagian peran yang jelas antara dunia usaha, petani dan koperasi, perguruan tinggi dan lembaga riset, pemda dan pemerintah pusat.
“Tugas negara yang lebih mendasar adalah mengatur dan menjaga ekosistem agar sumber daya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Negara harus mencegah monopoli dan rente, menjamin persaingan yang sehat, melindungi petani dan konsumen, mengoreksi kegagalan pasar, membangun barang publik, dan memastikan keberlanjutan antargenerasi,” papar Bungaran.
Lima Agenda
Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, Bungaran menawarkan lima agenda bersama menuju Indonesia 2045.
Pertama, membangun peta jalan huluisasi-hilirisasi per komoditas dan per wilayah. Ini dimulai dari SDG dan produktivitas, kemudian terhubung dengan pengolahan, logistik, teknologi, pasar, dan pengelolaan biomassa secara sirkular.
Kedua, membangun konsorsium inovasi berorientasi pada penyelesaian masalah. Peneliti, perguruan tinggi, industri, petani, pemerintah, dan lembaga pembiayaan harus bekerja pada sasaran yang sama. Riset bergerak menjadi prototipe, standardisasi, skala industri, dan penggunaan nyata oleh masyarakat.
Ketiga, memperkuat petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pelaku usaha kecil sebagai bagian utama rantai nilai. Mereka butuh akses terhadap lahan yang jelas, benih bermutu, teknologi, organisasi ekonomi, pembiayaan, infrastruktur, dan pasar yang hadir bersamaan.
Keempat, membangun koridor agroindustri dan logistik agro-maritim menghubungkan desa, kota, pulau, pusat pengolahan, serta pasar domestik dan global. Desentralisasi digunakan untuk melahirkan banyak pusat pertumbuhan berbasis keunggulan lokal, bukan memperbanyak fragmentasi kebijakan.
Kelima, membangun tata kelola nasional yang mampu belajar. Setiap program harus diukur, dievaluasi, diperbaiki, dan diperluas berdasarkan hasil nyata. Transformasi bukan dokumen lima tahunan, tetapi proses lintas pemerintahan dan lintas generasi.
Kita tidak perlu menunggu seluruh persoalan selesai sebelum mulai bergerak. Transformasi dapat dimulai dari banyak tempat dan tidak boleh berjalan sendiri tapi harus dipertemukan melalui koalisi pengetahuan, produksi, pembiayaan, kebijakan, dan pasar.
