Jakarta, AGRINEWS – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bertemu Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman untuk membahas langkah strategis dalam memaksimalkan potensi tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan di Maluku Utara, untuk mewujudkan swasembada pangan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly menekankan pentingnya pemetaan wilayah Maluku Utara yang memiliki potensi lahan pertanian agar dapat dikelola secara optimal.
“Mentan Amran sangat responsif terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan di Maluku Utara. Diperlukan pemetaan yang jelas mengenai lahan yang cocok untuk sektor pertanian, sehingga program ini bisa berjalan dengan maksimal,” ujar Gubernur Sherly, saat melakukan pertemuan dengan Mentan Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, pada hari Senin (3/3/2025)
Sebagai tindak lanjut, akan dijadwalkan pertemuan antara Mentan Amran dan 10 kepala daerah di Maluku Utara.
Tujuannya, untuk membahas lebih lanjut potensi lahan dan perencanaan ketahanan pangan.
Maluku Utara memiliki komoditas unggulan seperti kelapa, cengkih, dan pala.
Namun saat ini, dibutuhkan program peremajaan untuk meningkatkan produktivitasnya.
Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi besar dalam sektor peternakan, dengan ketersediaan lahan sekitar 30.000 hingga 40.000 hektare, sehingga dapat dikembangkan untuk peternakan sapi.
“Maluku Utara saat ini belum memiliki peternakan skala besar. Kami akan membuka lahan peternakan agar bisa memenuhi kebutuhan daging di dalam provinsi sendiri, sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar,” ungkap Sherly.
Di sektor tanaman pangan, direncanakan pembukaan lahan untuk tanaman jagung dan padi.
Saat ini, produksi padi dan jagung di Maluku Utara masih jauh dari swasembada pangan, sehingga sebagian besar kebutuhan masih dipasok dari Jawa dan Makassar, Sulawesi Selatan.
“Kami optimis, dengan pengelolaan yang baik, Maluku Utara bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Gubernur Sherly juga menyoroti kondisi 80 persen masyarakat Maluku Utara yang berprofesi sebagai petani.
Meskipun lahan tersedia, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sektor pertanian.
Saat ini, petani padi di wilayah tersebut sebagian besar berasal dari Bugis dan Jawa.
Oleh karena itu, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian lokal.
(Sumber: pertanian.go.id)
