Jakarta, AGRINEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul.
Program itu bertujuan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara baik dan berkualitas.
Jelang pelaksanaannya pada bulan Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk mendukung kelancaran program.
“Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional yang bersifat lintas sektor,” ujar Rini, dalam pertemuan di Kantor Kementerian PANRB, pada hari Jumat (27/12/2024).
Rini menjelaskan, penyusunan proses bisnis harus memperhatikan alur kerja yang terintegrasi guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
Langkah ini dimulai dari identifikasi proses hingga pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan.
Untuk memperkuat kolaborasi antara BGN dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, diperlukan proses bisnis tematik yang menekankan sinergi para pemangku kepentingan.
“Dengan proses bisnis tematik, diharapkan setiap instansi memahami perannya dan dapat memfokuskan sumber daya secara efektif pada proses inti,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, menyoroti urgensi Program MBG.
Ia menegaskan, program merupakan solusi konkret untuk memastikan akses makanan sehat, terutama bagi anak-anak sekolah.
“Program ini hadir untuk menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global,” ungkapnya.
Terkait dengan hal ini, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung program unggulan ini.
“Pemerintah telah mengalokasikan Rp71,0 triliun dalam belanja kementerian/lembaga untuk Program Makan Bergizi Gratis yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mendapat dukungan optimal dari semua pihak yang terlibat.
Dengan pelaksanaan yang terencana, program ini diharapkan dapat membawa manfaat besar dalam menciptakan SDM unggul di Indonesia.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), M. Yusuf Ateh.
(Sumber: infopublik.id)
