Jakarta, AGRINEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) RI bersama Sekretariat Presiden (Setpres) memastikan kebutuhan sapi kurban untuk program bantuan kemasyarakatan Presiden tahun 2026 akan dipenuhi dari peternak lokal.
Kebijakan ini untuk membuka peluang pasar yang lebih luas dan terukur bagi peternak di berbagai daerah.
Program ini memasuki tahun kedua pelaksanaan dengan skala besar.
Pada tahun 2025, pemerintah memperluas distribusi dari sebelumnya hanya tingkat provinsi menjadi hingga kabupaten dan kota.
Perluasan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan serapan sapi dari peternak lokal.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Agung Suganda mengatakan, program ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Iduladha, tetapi juga menjadi instrumen menjaga keberlanjutan usaha peternak.
“Program bantuan kemasyarakatan Presiden ini tidak hanya bagian dari pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi peternak lokal. Kami memastikan sapi yang disalurkan berasal dari peternak dalam negeri, memenuhi persyaratan kesehatan dan syariat, serta melalui proses verifikasi yang ketat,” ujar Agung di Kantor Sekretariat Presiden, pada hari Kamis (2/4/2026).
Agung menambahkan, Kementerian Pertanian memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar, mulai dari identifikasi ternak, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian rekomendasi teknis kepada Sekretariat Presiden.
“Populasi atau ketersediaan sapi hidup kita untuk tahun 2026 itu di atas angka 859 ribu ekor yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tentu ini adalah sapi-sapi yang telah dipersiapkan oleh teman-teman peternak untuk kebutuhan Hari Raya Idulkurban Tahun 2026,” ungkap Agung.
Menurutnya, program ini memberikan nilai tambah bagi peternak, baik dari sisi harga maupun kebanggaan karena ternaknya terpilih sebagai hewan kurban Presiden di daerah masing-masing.
Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Setpres, Rika Kiswardani menambahkan, program bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi rutin dilaksanakan setiap tahun sejak 2019 bekerja sama dengan Kementan.
“Komitmen pelaksanaan harus kuat antara Sekretariat Presiden dan Kementerian Pertanian, khususnya berkenaan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan banmas sapi presiden ini. Administrasi harus tetap rapi dan kaitannya dengan kualitas sapi kita juga harus cek betul,” imbuh Rika.
(Sumber: ditjenpkh.pertanian.go.id)
