Jakarta, AGRINEWS – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengatakan kolaborasi dan koordinasi yang apik antara pemerintah dan Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi mulai 1 Januari tahun 2025 dapat berjalan tepat waktu.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik Pak Menko Pangan, Kementerian BUMN, dan khususnya Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman yang telah mendukung dari sisi regulasi dalam distribusi dan penyaluran pupuk bersubsidi,” kata Rahmad dalam sebuah acara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat (6/1/2025).
Rahmad mengatakan, atas kerja keras dari Mentan dan Pupuk Indonesia, proses distribusi pupuk bersubsidi tahun 2025 mencatatkan sejarah baru.
Sejarah itu adalah surat keputusan penyaluran dari seluruh pemerintah daerah sudah selesai ditandatangani sebelum pergantian tahun 2025.
Karena Surat Keputusan sudah keluar, maka penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan tepat pada tanggal 1 Januari 2025.
Kinerja penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih baik dapat terlihat dari data realisasi penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia hingga 6 Januari 2025.
Berdasarkan data Pupuk Indonesia, hingga 6 Januari 2025, sudah ada 91.913 transaksi penebusan pupuk bersubsidi di distributor resmi maupun kios di seluruh Indonesia.
Jumlah petani yang melakukan penebusan mencapai 80.337 orang.
Volume pupuk yang berhasil disalurkan selama 6 hari pertama 2025, mencapai hampir 25 ribu ton pupuk bersubsidi dengan rincian 14.632 ribu ton pupuk urea, 9.960 ton pupuk NPK, 60 ton NPK kakao dan 130 ton pupuk organik.
Menurut Rahmad, kinerja penyaluran yang lebih baik pada awal 2025, tak terlepas dari upaya dan kerja keras, serta kolaborasi antara Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia.
Selama 2024, Kementerian Pertanian telah melakukan 6 kali perubahan petunjuk teknis terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang berimbas pada perbaikan tata kelola.
PT Pupuk Indonesia juga terus menyiapkan stok pupuk bersubsidi agar mencukupi kebutuhan pada masa tanam di awal tahun 2025.
Selain terus menyiapkan infrastruktur pendistribusian pupuk, seperti sistem digital yang andal dan dapat memudahkan petani menebus pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan KTP.
“Semua capaian yang berhasil kita gapai pada 2024 dan awal 2025 ini, merupakan hasil kolaborasi yang erat antara pemerintah dan Pupuk Indonesia. Sebagai produsen, Pupuk Indonesia amat mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat dalam memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi,” imbuhnya.
Capaian pada awal tahun 2025, akan menjadi modal penting bagi penyaluran pupuk bersubsidi selama 2025.
Terlebih, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang akan lebih menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi.
Dengan Perpres tersebut, penyaluran pupuk bersubsidi yang tadinya melibatkan banyak kementerian/lembaga akan lebih sederhana.
PT Pupuk Indonesia akan terus berupaya menggenjot produksi agar bisa memenuhi alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton pada 2025.
Para petani diminta tak perlu khawatir alokasi pupuk yang telah ditetapkan pemerintah itu berkurang, karena fluktuasi harga bahan baku atau gas.
Karena penentuan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 tak lagi berdasarkan alokasi anggaran, melainkan volume pupuk yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dengan kebijakan baru ini, jumlah pupuk yang akan disalurkan ke petani dipastikan mencapai 9,55 juta ton dan tidak akan terpengaruh oleh fluktuasi harga gas dan bahan baku pupuk lainnya. Kami berharap alokasi pupuk bersubsidi pada 2025 ini dapat mendukung program prioritas pemerintah untuk mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya,” pungkas Rahmad.
