Lumajang, AGRINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi pupuk subsidi bagi petani.
Penyempurnaan sistem distribusi terus dilakukan agar pupuk dapat diterima tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan, sebagai bagian dari kebijakan strategis untuk menjaga ketahanan pangan serta melindungi keberlanjutan usaha tani.
Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Arif Muchsin menyatakan, pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyalur, tetapi juga sebagai pengendali dan pengawas sistem distribusi pupuk subsidi.
Pemerintah memastikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyaluran di tingkat petani, berjalan berdasarkan data dan regulasi yang jelas.
“Pemerintah hadir untuk memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Karena itu, pendataan petani dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan distribusi,” ujarnya saat menjadi narasumber Talkshow Jelita di Radio Suara Lumajang (13/1/2026).
Menurutnya, data resmi pertanian menjadi instrumen utama pemerintah dalam menetapkan alokasi pupuk subsidi.
Pendataan tersebut mencakup keanggotaan kelompok tani, luas lahan, komoditas yang diusahakan, hingga kebutuhan pupuk setiap musim tanam.
Dengan basis data yang kuat, pemerintah dapat mengendalikan distribusi sekaligus menutup celah penyimpangan.
Arif menambahkan, kebijakan mewajibkan petani tergabung dalam kelompok tani merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan tata kelola distribusi pupuk yang tertib dan akuntabel.
Melalui kelompok tani, pemerintah dapat melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan secara lebih efektif melalui penyuluh pertanian.
“Kelompok tani menjadi mitra pemerintah di lapangan. Dengan mekanisme ini, negara dapat memastikan distribusi pupuk berlangsung transparan dan dapat diawasi bersama,” imbuhnya.
Pemerintah daerah secara aktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi pupuk subsidi guna menjaga stabilitas pasokan dan mencegah praktik penyalahgunaan.
Pengawasan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan pendamping pertanian.
Pemkab Lumajang terus memperkuat sistem distribusi pupuk subsidi melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan regulasi, serta peningkatan kualitas layanan publik di sektor pertanian.
“Dengan sistem yang semakin kuat dan berpihak pada petani, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat, biaya usaha tani dapat ditekan, dan kesejahteraan petani Lumajang semakin terjamin,” pungkasnya.
(Sumber: infopublik.id)
