Jakarta, AGRINEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersinergi menjaga produksi pangan pada musim kemarau tahun 2025.
Caranya, dengan memperkuat sistem irigasi dan program pompanisasi yang berada di sentra-sentra produksi pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan, mulai bulan Juni hingga Oktober 2025, Indonesia sudah memasuki musim kemarau sehingga curah hujan diprediksi akan sangat rendah.
Kondisi ini berisiko menyebabkan kekeringan lahan, keterbatasan pasokan air irigasi, penurunan luas tanam, serta ancaman gagal panen di sejumlah daerah.
“Kita menghadapi musim kemarau yang menjadi titik kritis bagi pertanian. Juni sampai Oktober, hujan minim. Tapi justru di masa inilah, produksi harus kita jaga. Pengalaman tahun lalu membuktikan, meski di tengah El Nino, produksi justru meningkat karena pompanisasi. Untuk itu, tahun ini pompanisasi dan irigasi harus kita jalankan maksimal,” ujar Mentan Amran dalam rapat koordinasi (Rakor) Pembahasan Program Pompanisasi dan Irigasi Pertanian di Kemendagri, Jakarta, pada hari Selasa(3/6/25).
Mentan Amran mengatakan, kesenjangan pembangunan infrastruktur irigasi dari tingkat pusat hingga daerah telah lama menjadi hambatan.
Tak jarang, infrastruktur primer dibangun oleh pusat, namun jaringan sekunder dan tersier diabaikan oleh provinsi dan kabupaten, sehingga aliran air tidak mencapai lahan pertanian secara optimal.
“Dulu Inpres Irigasi sering tidak sinkron. Kabupaten perbaiki tersier, provinsi tidak bangun sekunder. Pusat bangun primer, daerah tidak bisa lanjutkan. Akibatnya, meski dana triliunan rupiah digelontorkan untuk bendungan dan saluran air, hasilnya minim. Luas tanam stagnan di angka 10 juta hektare tiap tahun,” ungkap Menteri Amran.
Sebagai langkah konkret, Presiden telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp12 triliun untuk peningkatan infrastruktur irigasi di area seluas 2 juta hektare.
Pada tahun 2025, penguatan irigasi difokuskan pada lahan intensifikasi seluas 851 ribu hektare (optimalisasi lahan/OPLAH), 1 juta hektare sawah tadah hujan, serta 500 ribu hektare ekstensifikasi lahan baru.
Saat ini, pompanisasi juga sudah disebar di 80 ribu titik di seluruh Indonesia, baik Jawa maupun diluar Jawa.
Mentan meminta pompanisasi dan lokasi irigasi didata lagi dengan baik, serta program ini dijalankan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, demi memastikan aliran air dari bendungan hingga ke lahan petani tidak terputus.
“Pompanisasi bukan sekadar solusi darurat, tapi strategi jangka menengah untuk stabilkan produksi pangan. Tahun lalu, saat puncak El Nino, produksi justru naik 2 juta ton. Artinya, kita bisa mengurangi dampak iklim jika kerja sama dan sistem irigasi berjalan dengan baik dan pompanisasi,” imbuh Mentan Amran.
Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menambahkan, Kemen PU siap mendukung program swasembada pangan.
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk membangun irigasi sekunder dan tersier.
Menurut Dody, saat ini, Kemen PU berkolaborasi dengan Kementan terus mengerjakan perbaikan irigasi dan membangun irigasi dititik yang sudah didata.
“Harapan kami Sekda, Kepala Dinas Pertanian itu juga ikut bekerja maksimal di sini. Karena tanpa mereka, kami juga tidak bisa melakukan apa-apa. Karena yang tahu kondisi irigasi di kota maupun di kabupaten itu mereka,” tutur Dodi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja bersama dalam menyukseskan program pompanisasi dan perbaikan jaringan irigasi sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, utamanya menjaga produksi beras ditengah tantangan musim kemarau tahun 2025.
“Program ini membuka ruang bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki kepedulian serta anggaran untuk memperbaiki jaringan irigasi yang sangat penting bagi masyarakat petani di wilayah masing-masing, sehingga memasuki musim kemarau, petani tidak kekurangan ketersediaan air,” pungkas Tito.
Tito menginstruksikan seluruh kepala Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di provinsi dan kabupaten/kota untuk turun langsung mengecek kondisi lahan dan ketersediaan air di daerah masing-masing.
“Setelah rapat ini, saya minta kepala daerah segera melakukan rapat internal khusus untuk membahas kesiapan dan kondisi air di wilayahnya baik provinsi dan kabupaten/kota. Karena nanti kita akan melakukan evaluasi didepan,” pungkas Tito.
(Sumber: pertanian.go.id)
