Depok, AGRINEWS – Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkapkan wacana penerapan mandatori biodiesel B50 pada 2026. Namun, dengan arahan Presiden pula, Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Setkomrah BPDP: PK.BPDP/3/SA.II.M.EKON/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 menetapkan, program mandatori biodiesel bertahan di bauran B40 sepanjang 2026. Sementara pemberlakuan B50 masih menunggu uji coba B50 pada mesin diesel.
Herbert Wibert Victor Hasudungan, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen Energi Baru Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengungkap, alokasi fatty methy esther (FAME) untuk 2026 sebanyak 15.646.372 kiloliter (KL). Rinciannya, 7.454.600 KL (PSO) dan 8.191.772 kL (non-PSO). Jumlah insentif dari BPDP dianggarkan mencapai Rp47,2 triliun.
Tahun ini B40 diproyeksikan menghemat devisa sebesar US$8,48 miliar atau hampir Rp140 triliun dan menghasilkan nilai tambah pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil-CPO) menjadi FAME sebanyak Rp21,82 triliun. Penyerapan tenaga kerja 1,9 juta orang di hulu dan 14.758 orang di hilir. Pengurangan emisi GRK dan peningkatan kualitas lingkungan diproyeksikan mencapai 41,53 juta ton setara CO2.
Aplikasi B40 ini mendapat dukungan 26 badan usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) dan 32 badan usaha Bahan Bakar Minyak (BBM). Jumlah titik serahnya meningkat dari 80 ke 85.
B40 tidak masalah
Ernest Gunawan, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai, implementasi B40 sepanjang 2026 tidak akan menjadi masalah bagi anggotanya. Alasannya, “Dari kapasitas terpasang 22 juta KL, kalau berproduksi 85%, mungkin masih bisa memproduksi FAME 20 juta tergantung kebutuhan solarnya. Kita lihat kecukupan pasokan CPO-nya dari GAPKI.”
Satu tantangan baru bagi anggota Aprobi adalah berlakunya sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk bioenergi keluaran Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM pada 13 Januari 2026. Perusahaan penghasil BBN harus bersiap menjalani sertifikasi ISPO agar maksimal 20 Maret 2027 sudah mengantongi sertifikat.
Beleid baru itu mensyaratkan penggunaan bahan baku CPO bersertifikat ISPO 100% atau minimal 10% CPO bersertifikat campuran antara Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dan sertifikasi lain (pasokan mass balance). “Kami sangat aware dengan isu keberlanjutan, tetapi ini membatasi kami dalam mendapatkan bahan baku. Kami berharap pasokan CPO berlimpah nanti.”
Prospek B50
Sembari melaksanakan mandatori B40, pemerintah beserta para pemangku kepentingan terkait melaksanakan uji bahan bakar pada mesin diesel. Uji ini dimulai 9 Desember 2025 sampai akhir Desember 2026.
Menurut Herbert, uji dilakukan pada kendaraan bermotor, alat dan mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api, dan pembangkit listrik. Masa uji terpanjang pada kereta api yang dijadwalkan baru kelar akhir Desember.
Menanggapi wacana B50, Ernest menyarankan, “Tolong didiskusikan atau disosialisasikan kepada semua stakeholder, baik itu dari hulu sampai hilir. Jangan sampai nanti baru jalan tiga atau enam bulan kemudian tiba-tiba stop ataupun bermasalah di pangan.”
Fadhil Hasan, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), yang membeberkan perbandingan biaya dan manfaat implementasi B40 dan B50 mengingatkan risiko pasokan CPO dan potensi merebaknya isu food versus fuel.
Mandatori B50 membutuhkan tambahan CPO sebanyak 5 juta ton, dari 14 juta-15 juta ton, menjadi 19 juta ton. Padahal volume sawit untuk bahan bakar sudah melewati sawit pangan sejak 2022 sehingga peningkatan bauran bisa menjadi isu sensitif. Kita tentu tidak lupa dengan kasus kelangkaan CPO di dalam negeri yang memicu kelangkaan dan minyak goreng pada April 2022. Sampai-sampai pemerintah menghentikan ekspor selama tiga minggu.
Supaya pasokan CPO tidak tekor dan berkelanjutan, Fadhil mendorong para pekebun sawit untuk meningkatkan produktivitas tanaman per hektar, bukan memperluas lahan kebun.
Jadi, “Peningkatan blending biodiesel harus dikelola secara prudent (hati-hati),” tegasnya dalam acara workshop jurnalis membahas Program Biodiesel Sawit di Depok, Jawa Barat, 5 Februari silam.
