Jakarta, AGRINEWS – Di tengah hiruk-pikuk GlobOil India 2026 edisi ke-29 di Mumbai, konferensi dan pameran industri minyak nabati terbesar di Asia Selatan, GAPKI membawa pesan yang lugas. Pasokan minyak sawit Indonesia pada 2027 harus memperhatikan dua hal: naiknya konsumsi domestik untuk mendukung program biodiesel B50, dan turunnya produksi akibat El Niño.
Pesan itu disampaikan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, dalam opening remarks acara yang berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026 tersebut. Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan, turut tampil dalam sesi diskusi negara-negara produsen minyak sawit. Selain mengisi sesi konferensi, GAPKI menjadi peserta pameran untuk mempromosikan minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Latar belakangnya konkret. Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan mandatori biodiesel B50 secara nasional, dengan target cakupan penuh pada 1 Oktober 2026. Mandat ini diproyeksikan menyerap 15,2 juta–16,3 juta ton Crude Palm Oil (CPO) per tahun. Semakin besar kebutuhan domestik, semakin kecil surplus yang tersedia untuk pasar ekspor. Di sisi lain, kekeringan akibat El Niño berkategori sangat kuat di Sumatra dan Kalimantan membuat GAPKI memproyeksikan produksi 2027 turun 2,9% menjadi sekitar 56,8 juta ton.
Fondasi produksi sebenarnya masih kokoh. Sepanjang semester I 2026, produksi minyak sawit Indonesia (CPO dan Palm Kernel Oil – PKO) mencapai 30,28 juta ton, naik 8,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini antara lain ditopang tanaman hasil peremajaan yang mulai berproduksi. Ekspor tumbuh 5,8% menjadi 16,6 juta ton dengan nilai US$19,45 miliar, sementara konsumsi biodiesel domestik naik 6,3% menjadi 6,57 juta ton. Stok akhir Juni 2026 tercatat 2,84 juta ton.
Tata Kelola Ekspor Berubah, Perdagangan Tetap Mengalir
Perubahan juga terjadi pada sisi tata kelola. Lima produk sawit kini wajib diekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), dengan implementasi penuh mulai 1 Januari 2027. Hingga akhir 2026, perusahaan masih bertransaksi langsung dengan pembeli asing dan melaporkannya kepada DSI. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pembeli, dan Eddy menjawabnya secara terbuka.
“Kebijakan ini bukan pembatasan perdagangan, melainkan restrukturisasi tata kelola ekspor. Volume perdagangan tetap mengalir, hanya mekanismenya yang berubah,” ujar Eddy Martono.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bagi mitra internasional bahwa Indonesia tetap berkomitmen sebagai pemasok yang andal, meski aturan mainnya disesuaikan.
India, Pasar yang Sulit Digantikan
Bagi GAPKI, India adalah mitra dagang yang paling strategis. Indonesia memasok hampir separuh kebutuhan sawit negara itu. Pada triwulan I 2026, ekspor sawit Indonesia ke India mencapai 988 ribu ton, naik 28% secara tahunan. GAPKI memperkirakan India masih membutuhkan impor sawit sekitar 7 juta–8 juta ton per tahun hingga 2030 sehingga permintaannya bersifat jangka panjang.
Peluang kian terbuka setelah India menurunkan bea masuk dasar CPO dari 10% menjadi 5% mulai 24 September 2026, keputusan yang disambut baik GAPKI. Meski demikian, pasar India dikenal sensitif terhadap harga. Ketika harga sawit berada di atas minyak kedelai, pangsa sawit dalam impor minyak nabati India pernah turun dari 56% menjadi 47%. Karena itu, daya saing harga menjadi kunci, dan daya saing bertumpu pada produktivitas.
Dari Dagang Menuju Kemitraan Produktivitas
Di titik inilah GAPKI menawarkan hubungan yang lebih dalam daripada sekadar jual-beli. GAPKI membuka kerja sama peningkatan produktivitas sawit dengan India. Kerja sama ini melanjutkan nota kesepahaman dengan Solvent Extractors’ Association of India (SEA) dan Asian Palm Oil Alliance (APOA) yang diteken pada GlobOil 2025, serta perjanjian baru dengan Indian Vegetable Oil Producers’ Association (IVPA).
Arah yang didorong adalah “lebih banyak minyak, bukan lebih banyak lahan”. Caranya mencakup percepatan peremajaan sawit, benih unggul bersertifikat, praktik agronomi yang lebih baik, mekanisasi, pengurangan kehilangan hasil panen, digitalisasi, dan pemupukan presisi.
Petani rakyat memegang peran penting karena mengelola sekitar 6,9 juta ha kebun sawit Indonesia. Pembiayaan, masa transisi sebelum tanaman menghasilkan, legalitas lahan, dan ketertelusuran menjadi prasyarat peningkatan produktivitas mereka.
Eropa Membuka Pintu, Standar Menanti
Selain India, GAPKI membaca peluang di Eropa. Fadhil Hasan memaparkan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (I-EU CEPA) memberikan sawit Indonesia kuota ekspor ke Uni Eropa dengan bea masuk 0%, serta bebas bea keluar dan pungutan ekspor. Kuota dimulai dari 1,9 juta ton dan naik 3% setiap tahun selama sembilan tahun.
Peluang itu datang bersama syarat. Pemanfaatannya bergantung pada kesiapan industri memenuhi Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR), terutama ketertelusuran kebun petani kecil dan penyelarasan ISPO dengan sistem verifikasi Uni Eropa. Fadhil melihat sisi positif dari kondisi harga.
“Harga sawit 2027 diperkirakan tetap tinggi. Ini momentum untuk mempercepat peremajaan sawit rakyat sekaligus meningkatkan produktivitas,” kata Fadhil Hasan.
Dengan kata lain, produktivitas, daya saing harga, dan ketertelusuran adalah satu paket yang harus dibenahi bersama, baik untuk India maupun Eropa.
