Tangerang, AGRINEWS – Dalam acara Rice Resilience Forum di sela Pameran ILDEX Indonesia 2026 di ICE BSD City, Tangerang, (17/9), Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec. mengemukakan pemikirannya tentang “Membangun Ekosistem Perberasan Indonesia yang Berdaya Saing, Tangguh terhadap Perubahan Iklim, dan Berkelanjutan.”
Menurut pakar agribisnis IPB University ini, resilience berarti kemampuan seluruh sistem untuk tetap bekerja ketika menghadapi kekeringan, banjir, serangan hama, gangguan logistik, gejolak harga, perubahan konsumsi, maupun krisis dunia.
Sistem Produksi Berbasis Ekologis
Sebagai negara kepulauan kita menghadapi persoalan khas. Produksi dapat surplus di satu wilayah, tetapi di pulau lain masyarakat menghadapi harga tinggi. Beras tidak hanya harus tersedia secara nasional tapi juga tersedia di tempat dan waktu yang tepat dengan mutu dan harga terjangkau.
Karena itu, ketahanan beras harus dibangun sesuai jati diri geografis Indonesia. Kita memerlukan sistem produksi berbasis ekologi setempat dan dihubungkan oleh jaringan logistik antarpulau yang efisien. Kita perlu desentralisasi, tetapi pelaksanaannya berada dalam satu arah dan satu sistem informasi nasional.
Pengalaman kita pada awal pemulihan dari krisis 1998 memberikan pelajaran penting. Pada 2001 kita membangun Dewan Ketahanan Pangan di tingkat nasional diketuai langsung oleh Presiden dengan Mentan sebagai ketua harian. Ketua Harian dibantu oleh satu badan ketahanan pangan pada level eselon satu.
Di provinsi juga ada Badan Ketahanan Pangan, di kabupaten dan kota diketuai langsung oleh kepala daerah. Sekitar 80% anggaran pembangunan pertanian di Kementan dan di kementerian lain disalurkan ke daerah. Pemerintah pusat memberikan arah, standardisasi, informasi, dan asistensi.
Kalau ada masalah pangan di kabupaten, yang paling bertanggung jawab adalah bupatinya. Pendekatan tersebut membantu Indonesia keluar dari krisis pangan yang saat itu sangat serius.
Pelajaran itu masih relevan. Pelaksanaannya tidak boleh terlalu tersentralisasi. Bukan juga desentralisasi tanpa arah, data, dan koordinasi nasional yang akan melahirkan fragmentasi. Kita memerlukan kepemimpinan yang berjenjang, kuat secara nasional, nyata di daerah, dan hidup di tingkat petani.
Petani Kecil Berkonsolidasi
Petani hidup dari pendapatan. Produktivitas yang naik, tetapi harga jatuh, belum tentu menyejahterakannya. Sebaliknya, harga tinggi akibat kelangkaan menyengsarakan konsumen. Karena itu, ukuran keberhasilan perberasan harus mencakup ketersediaan beras, keterjangkauan bagi konsumen, dan pendapatan yang layak bagi petani.
Di sinilah peranan penggilingan, pengeringan, pergudangan, pembiayaan, informasi pasar, dan industri pangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha tani. Modernisasi pascapanen merupakan sumber pertumbuhan baru bagi perberasan. Petani kecil perlu berkonsolidasi melalui koperasi profesional, kelompok usaha, kemitraan yang adil, dan bentuk kelembagaan lain yang sesuai keadaan lokal.
Konsolidasi bukan mengambil alih tanah petani. Konsolidasi itu menyatukan skala pelayanan seperti pembelian input, penggunaan mesin, pembiayaan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, pemasaran, dan pengelolaan risiko.
Perlu Neraca Pangan Baru
Ketergantungan yang terlalu besar pada beras membuat sistem kita lebih rentan. Diversifikasi pangan tidak boleh dimaknai sebagai meninggalkan beras tapi memperbesar pilihan pangan rakyat dan mengurangi risiko nasional.
Data sejak 2019 memberi gambaran yang sangat jelas. Produksi beras relatif mendatar sekitar 31 juta ton. Ketika produksi turun menjadi sekitar 30,6 juta ton pada 2024, impor beras melonjak sekitar 4,5 juta ton. Ketika produksi pulih menjadi 34,7 juta ton pada 2025, impor beras turun tajam tinggal sekitar 450 ribu ton.
Namun pada periode yang sama Indonesia tetap mengimpor gandum 10 juta – 12 juta ton setiap tahun setara sepertiga produksi beras nasional. Gandum bukan pengganti langsung beras tapi telah membentuk sistem konsumsi dan industrinya sendiri serta sebagian pakan.
Pada 2024, terjadi ketergantungan ganda, produksi beras turun hingga impor beras meningkat dan impor gandum juga sekitar 12 juta ton. Inilah alasan mengapa kita harus membedakan secara tegas antara swasembada beras dan resiliensi pangan.
Swasembada beras adalah fondasi yang sangat penting. Resiliensi pangan baru tercapai apabila keseluruhan sistem juga tangguh. Ketika kekeringan menekan produksi beras dan pada saat yang sama konflik dunia menaikkan harga gandum, daya beli rakyat Indonesia pun tertekan. Karena itu, kita memerlukan neraca pangan nasional terbaru.
Kembangkan Tepung Komposit
Neraca pangan memuat beras, gandum, jagung, kedelai, gula, bahan pakan, protein hewani, ikan, dan pangan lokal yang lengkap dengan produksi, stok pemerintah, stok industri, kebutuhan kontra impor, distribusi wilayah, risiko iklim, serta risiko logistik. Tanpa data yang terbuka dan konsisten, kebijakan mudah terlambat atau salah arah.
Kita juga perlu membangun diversifikasi dari sisi industri. Sagu, singkong, sorgum, jagung, pisang, dan umbi tropis tidak akan menjadi pilihan utama hanya melalui imbauan. Semuanya membutuhkan iptek pangan, standardisasi mutu, produktivitas bahan baku, fasilitas pengeringan industri tepung, pembiayaan, distribusi, pengadaan pemerintah, dan pembentukan budaya makan.
Kita tidak perlu memusuhi gandum atau merusak industri yang telah menyediakan pekerjaan dan jaringan usaha. Kita perlu mengelola ketergantungan secara cerdas sambil membangun industri pangan tropis yang kokoh. Salah satu jalan ialah mengembangkan tepung komposit secara bertahap pada produk yang secara teknis memungkinkan. Jadi, diversifikasi menciptakan pasar bagi petani, inovasi bagi industri, dan ketangguhan bagi bangsa.
Tugas Bulog yang Tepat
Dalam ekosistem ini Bulog memainkan peran sangat penting sebagai penyangga kelembagaan. Bulog harus mampu menyerap gabah atau beras petani ketika diperlukan, mengelola cadangan pemerintah dengan baik, menjaga mutu stok dan melakukan intervensi secara terukur ketika pasokan atau harga terganggu.
Bulog harus cukup kuat untuk menstabilkan pasar, tetapi tidak mengambil alih pasar. Ia tidak seharusnya menggantikan pedagang, koperasi penggilingan, dan pelaku usaha yang bekerja secara sehat. Peran terbaik Bulog ialah mencegah pasar jatuh ke dalam dua ekstrem, harga terlalu rendah yang merugikan petani dan harga terlalu tinggi yang memberatkan konsumen.
Agar tugas itu efektif, keputusan pengadaan, pelepasan stok, dan distribusi harus didasarkan pada data produksi dan konsumsi yang akurat. Gudang dan cadangan juga perlu dirancang mengikuti karakter negara kepulauan. Cadangan yang hanya besar secara nasional, tetapi berada jauh dari daerah yang membutuhkan, belum sepenuhnya merupakan cadangan yang tangguh.
Berdasarkan uraian tersebut, Bungaran menawarkan delapan agenda. Pertama, mengubah orientasi dari peningkatan produksi menuju peningkatan resiliensi dan kesejahteraan petani.
Kedua, membangun neraca beras yang terhubung dengan neraca air, iklim, stok, konsumsi, dan logistik. Tempatnya bisa di Bulog atau BPS dan itu harus on time, tidak menunggu data satu tahun lalu.
Ketiga, mempercepat modernisasi pascapanen, pengeringan, penggilingan, pergudangan, serta industri pengolahan.
Keempat, memperkuat kelembagaan ekonomi petani agar mampu mencapai skala pelayanan yang efisien dan memperoleh nilai tambah.
Kelima, menata logistik antarpulau dan cadangan pangan secara tersebar sesuai pusat produksi dan wilayah rawan.
Keenam, memperkuat Bulog sebagai penstabil yang profesional, transparan, dan terukur tanpa mematikan peran pasar yang sehat.
Ketujuh, mengembangkan diversifikasi pangan berbasis iptek pangan, industri dan budaya konsumsi, bukan hanya kampanye.
Kedelapan, menghidupkan kembali koordinasi ketahanan pangan yang berjenjang dari presiden sampai kepala daerah dengan pembagian kewenangan, data, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
