Bandung, AGRINEWS – Kesinambungan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat pada Selasa (24/12/2024).
Rapat bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian swasembada pangan dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah (Pemda).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengapresiasi Jawa Barat sebagai sentra produksi beras dengan stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) tertinggi di Indonesia.
Hingga 20 Desember 2024, total CBPD Jawa Barat mencapai 6,072 ribu ton, terdiri dari 2,652 ribu ton di tingkat provinsi dan 3,420 ribu ton di tingkat kabupaten/kota.
“Setiap daerah harus memiliki neraca pangan daerah agar mengetahui apa yang diproduksi dan bagaimana kerja sama antardaerah dapat dilakukan. Jawa Barat sudah memiliki CBPD terbesar, ini capaian yang sangat baik,” ujar Arief.
Kepala Bapanas menekankan perlunya optimalisasi sektor pertanian, mengingat hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 5,93 persen petani di Jawa Barat masih kesulitan memasarkan hasil panennya.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Barat (3,20 persen) dan Sumatra Selatan (3,53 persen).
Arief juga mendorong Pemda di Jawa Barat untuk membangun lebih banyak Rice Milling Unit (RMU).
“Gabah harus bisa dikeringkan, diolah, dan diekspor ke daerah lain. Ini penting, karena beras merupakan salah satu kontributor inflasi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlindungan lahan pertanian sesuai UU No. 41 Tahun 2009.
Penerapan undang-undang ini perlu dipertegas agar lahan sawah tetap terjaga.
“Kami juga mendorong kebijakan penyesuaian harga gabah untuk memotivasi petani meningkatkan produksi,” tambah Arief.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pentingnya koordinasi antara Pemda dan Perum Bulog menjelang panen raya, yang diperkirakan terjadi pada bulan Februari-Maret 2025.
Ia memastikan gabah petani dapat terserap dengan harga yang layak.
“Kami telah merundingkan harga gabah antara Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram. Keputusan final akan dilaporkan kepada Presiden,” imbuh Zulhas.
Menurut BPS, produksi beras pada bulan Januari-Februari 2025 diperkirakan mencapai 3,28 juta ton, naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Rapat kali ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, serta Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.
Rapat ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan swasembada pangan di tahun 2025.
(Sumber: infopublik.id)
