Paser, AGRNEWS – Pemerintah mulai merealisasikan Program Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi sebagai langkah strategis memperkuat swasembada protein hewani, menekan disparitas harga telur dan daging ayam antarwilayah, serta mendukung Program Makan Bergizi (MBG) (6/2/2026).
Program ini mengintegrasikan seluruh rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir, agar pasokan lebih stabil dan produksi lebih merata di berbagai daerah.
Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, program ini ditandai dengan groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi Tahap I yang dilaksanakan di perkebunan Pandawa Afd 2, lahan PTPN III Regional V, Desa Suatang, Kecamatan Pasir Belengkong.
Kegiatan ini menjadi tonggak awal pembangunan fasilitas farm Parent Stock (PS) Layer dan Hatchery.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, Joko Bawono menyatakan, tahap awal pembangunan memanfaatkan lahan seluas 10 hektare melalui kerja sama dengan PTPN.
Fasilitas PS ayam petelur yang dibangun memiliki kapasitas minimal 100.000 ekor per siklus produksi.
“Hari ini kita lakukan groundbreaking parent stock. Ke depan, jika berkembang menjadi kawasan terintegrasi, kami siap memperluas lahan hingga 100 hektare,” ujarnya.
Joko mengatakan, pembangunan PS menjadi fondasi utama dalam mewujudkan industri ayam terintegrasi karena menentukan ketersediaan bibit secara berkelanjutan.
Dengan bibit yang terjamin, rantai produksi telur dan daging ayam di tingkat hilir dapat berjalan lebih efisien dan tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Paser, Katsul Wijaya, menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap hilirisasi ayam petelur dapat menekan angka inflasi serta memenuhi kebutuhan telur lokal secara mandiri.
“Program ini juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan memperkuat posisi Paser sebagai penyangga pangan Ibu Kota Nusantara (IKN),” imbuhnya.
Pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi melibatkan Kementerian Pertanian, BUMN pangan, pemerintah daerah, perbankan, koperasi, UMKM, serta peternak rakyat melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO).
Program ini direncanakan berjalan di 30 provinsi dalam dua tahap dengan total pembangunan 323 unit prasarana industri peternakan.
Sebagai tahap awal, pemerintah melaksanakan groundbreaking di enam titik yang ditetapkan sebagai fase pertama pengembangan, yakni Jawa Timur (Malang), Sulawesi Selatan (Bone), Gorontalo (Gorontalo Utara), Kalimantan Timur (Paser), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa), dan Lampung (Lampung Selatan).
Untuk Kalimantan Timur, pada tahun 2026 direncanakan pembangunan 14 unit fasilitas hilirisasi.
Lokasi pertama berada di Kebun Pandawa PTPN III Regional V seluas 99 hektare untuk pembangunan PS Farm Layer dan Hatchery dengan kapasitas 14 kandang masing-masing 10.000 ekor atau total 140.000 ekor, dengan target produksi DOC mencapai 10 juta ekor per tahun.
Lokasi kedua di Kecamatan Kariangau, Kota Balikpapan, akan dibangun pabrik pakan berkapasitas 120.000 ton per tahun, sedangkan lokasi ketiga di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, disiapkan untuk fasilitas FS Farm Pullet dengan total populasi 480.000 ekor.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda menegaskan, hilirisasi ayam terintegrasi bukan sekadar pembangunan kandang, melainkan penguatan ekosistem perunggasan nasional dari hulu hingga hilir.
“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” tutur Agung.
Ia menambahkan, ekosistem yang dibangun mencakup pembibitan ayam, pakan berbasis bahan baku dalam negeri, kesehatan hewan, rumah potong unggas, cold chain, pengolahan, logistik, hingga pemasaran.
Melalui ekosistem terintegrasi tersebut, pemerintah menargetkan produksi telur dan daging ayam tersebar lebih merata di berbagai daerah.
Skema ini diharapkan memperkuat kemandirian daerah, menekan gejolak harga, dan menjamin ketersediaan protein hewani yang terjangkau dan berkelanjutan.
(Sumber: ditjenpkh.pertanian.go.id)
