Bogor, AGRINEWS – Pertanyaan sederhana yang mewakili suara hati jutaan masyarakat Indonesia itu melahirkan buku “Indonesia 2045: Anugerah Alam Menuju Kemampuan dan Transformasi Bangsa” karya Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.
Jawabannya sungguh tidak sederhana. Hal itu terungkap dalam acara bedah buku bertajuk “Bungaran Saragih Insight” seri pertama yang digelar Majalah AGRINA di Sekolah Bisnis IPB University, Bogor, 15 Oktober 2026.
Acara menghadirkan lima murid Guru Besar Agribisnis IPB University tersebut yang juga telah menyandang gelar Guru Besar sebagai moderator dan pembahas. Mereka adalah Prof. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M.S. (Guru Besar IPB University), Prof. Dr. Ir. Harianto, M.S. (Guru Besar IPB University), Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Sc. (Rektor Perbanas Institute), Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S. (Dekan Sekolah Bisnis IPB University), dan Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.S.(Deputi Bidang Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Nasional).
Bukan Karena Kekurangan Modal
“Diagnosis utama atas pertanyaan sederhana tadi bukan karena Indonesia kekurangan modal. Masalahnya, kita belum mengorganisasikan modal yang sudah kita miliki, yakni sumber daya alam, manusia, ilmu, teknologi, pasar, pemerintah pusat dan daerah, dan masyarakat masih terlalu sering berjalan sendiri-sendiri,” ujar Bungaran mengawali paparannya.
Paradoks Indonesia terlihat pada jarak antara anugerah dan kemampuan yang cukup jauh. Di satu sisi kita mempunyai kekayaan hayati, wilayah tropis, laut, penduduk besar, pasar domestik, dan keragaman budaya. Di sisi lain kita masih menghadapi produktivitas yang belum merata, ketergantungan teknologi, organisasi pelaku kecil yang rapuh, nilai tambah yang bocor ke luar daerah dan luar negeri, serta kelembagaan yang mudah kehilangan memori.
“Jarak itu lahir dari hubungan yang belum terorganisasi. Kebijakan terfragmentasi menurut sektor dan kementerian menghambat Indonesia maju. Logistik dianggap sebagai urusan setelah produksi. Pembiayaan meminta agunan individual ketika kekuatan ekonomi bekerja sebagai ekosistem.
Riset terpisah dari masalah yang dialami petani, nelayan, industri, dan pemerintah daerah. Waktu politik lima tahunan berhadapan dengan waktu pembangunan kemampuan yang jauh lebih panjang,” ulas alumnus S2 dan S3 bidang ekonomi North Carolina University, AS, ini.
Karena itu dia tidak mencari satu pihak untuk disalahkan. “Jawabannya bukan berupa satu proyek raksasa, satu badan baru atau satu komoditas keunggulan. Kita memerlukan perubahan cara melihat keseluruhan sistem, yaitu Sistem Agro-Industri Nasional,” katanya.
Dalam sistem ini, pertanian tidak dipandang hanya sebagai proses budidaya, tetapi menjadi megasektor agribisnis yang menggerakkan industri benih, pupuk, pakan, alat dan mesin, budidaya, pengolahan, perdagangan, transportasi, pembiayaan, riset, teknologi, jasa, digital, hingga konsumsi.
Paradigma Baru, Arsitektur Transformasi
Sistem Agro-Industri Nasional adalah arsitektur transformasi ekonomi berbasis kehidupan biologis Indonesia yang menghubungkan empat proses besar. Pertama, iptek. Kedua, produksi biologis di darat, laut, peternakan, perkebunan, dan hutan. Ketiga, pengolahan yang mendalam menuju pangan, pakan, energi hayati, biomaterial, produk kesehatan, dan jasa lingkungan. Keempat, pasar dan konsumsi yang mengarah ke seluruh sistem.
Keempat proses itu hanya bekerja jika ditopang oleh logistik kepulauan, pembiayaan ekosistem, organisasi pelaku kecil, data dan kecerdasan artifisial serta tata kelola ekologi. Logistik bukan kegiatan tambahan setelah produksi. Di negara kepulauan, jadwal kapal, pelabuhan, gudang, rantai dingin, informasi pasar, dan konsolidasi pemuatan ikut menentukan biaya produksi serta daya saing. Sampai sekarang kita belum memiliki konsep logistik untuk megasektor agribisnis.
Strategi ke Ekosistem dan Wilayah
Strategi untuk bertransformasi harus bertolak dari jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan tropis. Wilayah tropis memungkinkan proses biologis berlangsung sepanjang tahun dan menyediakan biodiversitas yang besar. Keunggulan itu membuka jalan menuju bioindustri.
Di kepulauan, jarak menimbulkan biaya dan fragmentasi pasar. Karena itu perlu pendekatan agromaritim yang menyatukan pertanian, perikanan, kehutanan, Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, pesisir, dan logistik.
“Sewaktu reformasi, kita sudah mulai dengan otonomi daerah. Tapi makin belakangan ini, makin dipreteli menjadi sentralisasi. Indonesia terlalu luas untuk dibangun secara seragam dari Jakarta. Kita membutuhkan satu arah nasional dengan beragam jalan daerah,” ucap Bungaran.
Kebijakan komoditas dan berbagai tugas kementerian tetap diperlukan, tetapi unit transformasinya adalah ekosistem dan wilayah. Selama ini kita membanggakan kekayaan alam sebagai keunggulan komparatif. Namun hal ini melahirkan ketergantungan pada ekspor bahan mentah, perebutan rente, kerusakan lingkungan, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi.
Karena itu keunggulan komparatif harus dinaikkan menjadi keunggulan transformatif. Artinya, setiap kegiatan ekonomi perlu menghasilkan kemampuan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kemampuan ini terakumulasi lalu melahirkan keunggulan ekosistem yang sulit ditiru.
Urutan Langkah
Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan negara menguasai sumber daya dan cabang produksi yang penting untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Penguasaan negara tidak identik dengan kepemilikan dan monopoli pemerintah. Ini sering salah! Kita butuh pemerintah yang Good, Clean, Smart, dan Effective.
Good berarti terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Clean berarti melawan korupsi, serta perburuan rente. Smart berarti mampu menjaga sistem, bukan sektor saja, memakai data, dan belajar. Effective berarti mampu mengubah semua itu menjadi hasil,” terangnya.
Langkah selanjutnya adalah menetapkan fokus kepada yang paling berdampak. Pilih yang hasilnya cepat dan memberikan perubahan struktural untuk masa depan.
Dahulukan kemampuan yang tidak mudah hilang ketika anggaran atau pemerintahan berhenti. Contohnya, SDM yang terlatih, organisasi yang dipercaya, data yang baik, jaringan pemasok, kapasitas riset, standar mutu, dan infrastruktur pengetahuan.
“Saya mengusulkan Laboratorium Transformasi. Laboratorium ini berawal dari hipotesis yang jelas dan data awal, yang mempunyai tujuan pembelajaran, koalisi pelaksanaan, ruang terbatas untuk berinovasi, evaluasi independen, serta dokumentasi yang dapat dipelajari pihak lain.
Siklus itu bergerak terus. Kita meluruskan hipotesis, bertindak mengumpulkan bukti, belajar memperbaiki, lalu memperluas. Yang diperluas adalah prinsip, kemampuan, standar, dan pengetahuan. Bentuknya perlu menyesuaikan keadaan daerah. Di sinilah Indonesia dapat bergerak dari planning nation menjadi learning and transforming nation,” jelas Bungaran.
Transformasi bisa dimulai dari sejumlah orang yang memahami arah, merasakan tanggung jawab, berani mengambil prakarsa, dan menunjukkan bahwa perubahan mungkin dilakukan. Indonesia yang luas membutuhkan ribuan titik api transformasi.
Api itu dapat menyala di desa yang membangun agroindustri lokal, di pesisir yang menghubungkan nelayan dengan rantai dingin, di perusahaan yang membangun kemitraan yang adil, di bank yang membiayai ekosistem, di kantor pemerintah yang menyatukan anggaran, dan di kampus yang memecahkan masalah nyata.
Titik-titik itu tidak harus sama tetapi jiwanya harus sama, yakni berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan, berdaulat, dan dikerjakan melalui gotong-royong yang produktif.
Transformasi bergerak melalui dua jalur. Dari atas datang arah reformasi kebijakan, anggaran, dan infrastruktur. Dari bawah datang prakarsa petani, pengusaha, akademisi, pemimpin daerah, masyarakat, dan generasi muda. Kedua jalur itu bertemu dalam bukti nyata. Semakin banyak titik api, semakin kuat transformasi Indonesia.
“Indonesia 2045 tidak akan lahir karena perjalanan kalender. Ia akan dibangun oleh manusia yang mampu mengubah anugerah menjadi kemampuan. Kemampuan menjadi keunggulan ekosistem. Dan keunggulan menjadi kemakmuran yang adil serta berkelanjutan. Mari kita mulai dari tempat kita berada,” ajak Bungaran mengakhiri paparannya.
