Jakarta, AGRINEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) RI akan terus menggenjot vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK).
Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk pengendalian PMK.
Sejak awal tahun 2025, Kementerian Pertanian sudah menyalurkan 1,4 juta dosis vaksin PMK ke berbagai provinsi untuk mendukung Bulan Vaksinasi PMK Februari 2025.
“Distribusi ini menjadi langkah strategis dalam pengendalian PMK agar tidak kembali merebak,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan RI, Agung Suganda pada Selasa (18/02/2025).
Berdasarkan laporan di berbagai daerah, kasus PMK terus menunjukkan penurunan.
Sejumlah daerah melaporkan nihil kasus, sementara wilayah lain mencatat angka infeksi yang semakin berkurang.
Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen PKH, jumlah kasus PMK yang sempat mencapai 2.412 kasus per minggu pada awal bulan Januari 2025, kini menurun drastis menjadi hanya 18 kasus pada pekan ketiga bulan Februari 2025.
“Kita tidak boleh lengah. Pengawasan lalu lintas ternak harus tetap diperketat, dan vaksinasi akan terus kami tingkatkan,” tegas Agung.
Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah endemis, terlihat mulai bangkit.
Program vaksinasi efektif dalam menekan jumlah kasus.
Misalnya, di Lamongan, pemerintah daerah menggelar vaksinasi serentak sebagai upaya pencegahan.
Di Kediri, vaksinasi masif sejak tahun lalu berhasil menekan angka kasus, dengan target rampung sebelum bulan April 2025.
Di Mojokerto, 38 ribu dosis vaksin telah diberikan dengan target nol kasus pada saat Ramadan nanti.
Semenatra di Trenggalek, vaksinasi menjadi kunci pengendalian PMK, sementara pasar hewan khusus kambing dan domba kembali dibuka.
Pasar hewan di Tikung dan Babat, Lamongan, juga resmi kembali beroperasi.
Di Jombang, sepuluh pasar hewan telah dibuka setelah tren kasus melandai.
Kabar baik juga datang dari Provinsi Aceh, yang telah berhasil mengendalikan PMK.
Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengonfirmasi, sudah tidak adanya laporan kejadian baru selama tiga minggu terakhir.
Keberhasilan ini tidak lepas dari vaksinasi yang masif dan pengawasan ketat terhadap pergerakan ternak.
Tak berbeda jauh, kasus PMK di Jawa Tengah juga terus menurun.
Tetapi pemerintah tetap mengingatkan peternak agar tidak lengah.
Di Boyolali, tren kasus menunjukkan penurunan, dengan vaksinasi terus digalakkan untuk memastikan perlindungan ternak.
Di Blora, pasar hewan kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat lonjakan kasus.
Sementara itu, di Sragen, meskipun kasus menurun, pasar hewan setempat masih belum diizinkan beroperasi.
“Peternak harus tetap menjalankan protokol pencegahan,” kata Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, Hariyanta Nugraha.
Sementara itu, Pasar Hewan Imogiri, Bantul, Yogyakarta, kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat lonjakan kasus.
“Kami membuka pasar kembali karena kasus PMK sudah melandai,” tutur Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Bantul, Imawan Eko Handriyanto.
Direktur Kesehatan Hewan Kementan RI, Imron Suandy mengungkapkan, untuk terus menekan jumlah kasus, pihaknya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan swasta.
“Di samping menyalurkan vaksin PMK dari Kementan, kami juga mendorong partisipasi pemerintah daerah dan sektor swasta untuk pengadaan dan operasionalisasi vaksin sebagai bentuk tanggung jawab bersama pengendalian dan penanggulangan PMK,” terangnya.
(Sumber: ditjenpkh.pertanian.go.id)
