Subang, AGRINEWS – Pemerintah mengusahakan stabilitas perunggasan melalui berbagai strategi mulai dari level hulu untuk merespon fluktuasi harga ayam pedaging (broiler) di tingkat peternak.
Salah satunya, dengan pengendalian produksi anak ayam umur sehari (DOC) broiler oleh perusahaan pembibitan unggas yang dilakukan secara mandiri.
Langkah ini mengacu pada Permentan Nomor 10 tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
Pengendalian produksi diawali dengan penerbitan surat imbauan dari Kementan, agar perusahaan pembibitan melaksanakan pengendalian produksi DOC dengan mengurangi jumlah telur tetas fertil dan afkir dini parent stock (PS) umur 55 minggu.
Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, melakukan kunjungan ke unit penetasan (hatchery) di Kabupaten Subang, Jawa Barat (17/5/2025).
Kunjungan ini melibatkan Balai Veteriner Subang, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.
Dua hatchery yang dikunjungi yaitu milik PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT Charoen Pokphand Jaya Farm.
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung pelaksanaan pengendalian produksi dan distribusi DOC broiler di lapangan.
“Unit penetasan merupakan basis awal produksi ayam ras pedaging. Oleh karena itu, kontrol terhadap proses penetasan dan distribusinya menjadi sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan,” ungkap Hary.
Menurutnya, hasil pemantauan di lapangan akan memberikan informasi penting tentang perkembangan industri pembibitan dan pergerakan distribusi DOC broiler, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga mengimbau agar organisasi perangkat daerah (OPD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit-unit penetasan di wilayahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Linda Al Amin menambahkan, kondisi pasar pasca Lebaran menunjukkan penurunan daya beli masyarakat secara signifikan.
“Akibatnya, pemotongan ayam menurun, sementara distribusi dari luar tetap masuk ke Jawa Barat. Hal ini menyebabkan kelebihan pasokan dan berdampak langsung pada harga di tingkat peternak,” imbuhnya.
Ia mengakui hingga saat ini, belum ada intervensi konkret dari pemerintah daerah.
“Pengaturan produksi dan distribusi DOC broiler adalah kunci utama dalam menstabilkan harga ayam pedaging sekaligus melindungi kelangsungan usaha peternak mandiri di berbagai daerah,” tuturnya.
Hary mengrapresiasi komitmen daerah untuk mengatur penyediaan dan kebutuhan ayam ras di wilayah masing masing.
Menurutnya, Pemda memiliki kendali terhadap pemasukan dan pengeluaran komoditas peternakan seperti ayam ras.
Hary menekankan kepada seluruh perusahaan pembibit ayam ras agar melaksanakan pengendalian produksi secara mandiri sesuai surat imbauan yang dimaksud.
Sejalan dengan langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan distribusi ayam hidup di tingkat peternak, pelaku industri perunggasan nasional seperti PT Charoen Pokphand Jaya Farm dan PT Japfa Comfeed Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan pengendalian produksi.
Upaya ini dinilai penting guna menyeimbangkan suplai dan permintaan di pasar serta mencegah fluktuasi harga yang merugikan peternak.
“Kami sangat berkomitmen untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga serta mengikuti seluruh instruksi dari Kementerian Pertanian, terutama dalam pengendalian produksi DOC agar distribusi ayam hidup tetap seimbang dan harga di tingkat peternak tetap menguntungkan,” pungkas Agung Prasetyo selaku General Manager Hatchery Area Jawa Barat PT Charoen Pokphand Indonesia.
Hal senada disampaikan oleh Rezha Hutama Santoso, selaku Head Export Import & Permit PT Japfa Comfeed Indonesia.
Ia menegaskan, perusahaannya akan berkomitmen penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka menstabilkan harga unggas di Indonesia.
(Sumber: ditjenpkh.pertanian.go.id)
