Jakarta, AGRINEWS – Pemerintah memastikan hasil panen gabah petani akan dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, tanpa pengecualian.
Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
“Hari-hari ini hingga tiga bulan mendatang, kita menghadapi tantangan bagaimana cara menampung dan membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 sesuai putusan ratas. Tidak ada perincian lagi, gabah ya Rp6.500,” ujar Zulkifli.
Sebagai tindak lanjut dari peningkatan produksi padi sebesar 50 persen yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Januari hingga Maret 2025, Bulog diberi target besar: menyerap 3 juta ton beras dalam waktu singkat.
“Bulog harus membeli sebanyak 3 juta ton dalam waktu pendek ini, yakni Januari, Februari, Maret, dan April. Kalau dalam bentuk gabah, tentu lebih banyak lagi,” ungkap Zulhas, sapaan akrabnya.
Bulog juga diwajibkan membeli beras dari pabrik-pabrik yang telah membeli gabah petani sesuai HPP.
“Karena pabrik membeli gabah Rp6.500 per kilogram, maka Bulog akan membeli beras dari mereka seharga Rp12.000 per kilogram,” tambahnya.
Namun, jika ada pabrik yang tidak membeli gabah sesuai HPP, Bulog akan mengambil langkah tegas dengan langsung menyerap gabah dari petani.
Untuk memastikan target penyerapan 3 juta ton tercapai, Bulog mengusulkan adanya fleksibilitas harga pembelian beras, dengan rentang Rp12.000–12.250 per kilogram.
Meski usulan ini telah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi, keputusan final masih menunggu pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden.
“Sekarang harga pembelian tetap Rp12.000. Tapi usulan range harga tersebut akan dibawa ke ratas, karena kami rakor tidak bisa melebihi keputusan ratas,” imbuh Zulkifli.
Sementara itu, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengingatkan dampak serius jika gabah petani terus dibeli di bawah HPP.
Selain merugikan petani, kondisi ini dapat mengancam upaya swasembada pangan dan menurunkan luas tanam padi di masa mendatang.
“Terjadi penurunan luas tanam di dua minggu terakhir. Kenapa? Karena harga. Petani beralih menanam sayuran yang lebih menguntungkan, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” tutur Amran.
Dari pantauan rutin Kementerian Pertanian, 70 persen harga gabah di lapangan masih di bawah HPP.
“Ini sangat tidak baik bagi petani kita. Kita sudah memberikan subsidi Rp144 triliun, kita sudah ‘paksa’ petani menanam. Tapi setelah mereka produksi dan surplus, kita malah ‘abaikan’ mereka,” kata Amran dengan nada prihatin.
Hingga tanggal 21 Januari 2025, harga gabah di beberapa daerah masih di bawah HPP.
Di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, harga gabah berkisar Rp5.000–6.000 per kilogram.
Sementara di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, harga gabah berada di rentang Rp5.800–6.300, dan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, harganya hanya Rp5.000–5.800 per kilogram.
Kebijakan tegas untuk membeli gabah sesuai HPP diharapkan mampu mendorong kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.
(Sumber: infopublik.id)