Jakarta, AGRINEWS – Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga produksi pertanian nasional agar tetap surplus di tengah krisis pangan yang melanda sejumlah negara di dunia.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono mengatakan, produksi beras nasional hingga bulan April 2025 dipastikan mengalami surplus dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 2,8 hingga 3 juta ton.
“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan, ada kesusahan beras ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis berasnya,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu (15/3/2025).
Wamentan mengatakan, rapat juga membahas upaya peningkatan produksi dalam jangka panjang.
Pemerintah menargetkan agar Indonesia tidak perlu melakukan impor beras dengan menjaga surplus tahunan di kisaran 5-6 juta ton.
“Kan produksi kita itu, kan setiap tahun sekitar 30 juta ya, 30 koma ya, 30 koma, 31 koma. Nah kita ingin, kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal dalam setahun itu surplusnya 5-6 juta,” jelasnya.
Untuk memastikan peningkatan produksi, pemerintah menekankan pentingnya percepatan proses pertanian.
Petani diharapkan segera menanam kembali setelah panen agar dalam satu tahun bisa melakukan panen hingga tiga kali.
“Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama,” ungkap Sudaryono.
Selain produksi, pertemuan tersebut juga membahas peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan hasil pertanian dan menyediakan kebutuhan petani, termasuk pupuk, pestisida, serta sembako dengan harga terjangkau.
Terkait harga beras yang masih relatif tinggi di kawasan ASEAN, Sudaryono menyatakan, pemerintah akan mengoptimalkan operasi pasar dan memotong rantai distribusi guna menekan harga bagi konsumen tanpa merugikan petani.
“Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya. Itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi,” imbuh Sudaryono.
“Nah kalau rantai distribusinya dipotong, sehingga tidak ada kesiapa-kesiapa-kesiapa-kesiapa mengambil untung di setiap pos, maka kita harapkan harganya baik, di konsumennya baik, bagi produsennya juga baik,” imbuhnya.
Pemerintah juga akan menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk dalam kasus minyak goreng yang sedang marak.
Sudaryono mengungkapkan, beberapa perusahaan telah dilaporkan ke kepolisian.
“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” tegasnya.
(Sumber: infopublik.id)
