Jakarta, AGRINEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga beras, terutama di 214 kabupaten yang harganya telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Pemerintah bakal lebih aktif mengintervensi pasar untuk menekan kenaikan harga. Instrumen utamanya adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras 10 kilogram,” ujar Tito di Jakarta, pada hari Rabu (3/9/2025).
Menurut Tito, kebijakan itu terbukti efektif dalam meredam gejolak harga di sejumlah daerah.
Sebagai bukti, mendagri mencatat adanya peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras.
Sementara itu, analis politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Yohanes Jimmy Nami mengatakan, intervensi pasar itu adalah langkah taktis yang tepat untuk mencegah kerawanan pangan.
“Pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat sudah seharusnya selalu dijaga ketersediaannya dan pemerintah punya kewajiban utama untuk menjamin itu,” ungkap Jimmy.
Ia mengatakan, intervensi pasar cukup efektif dalam jangka pendek, selama tidak ada ‘oknum yang bermain di air keruh’.
Meskipun intervensi pasar memberikan hasil positif, stabilitas harga beras dalam jangka panjang memerlukan strategi yang lebih komprehensif.
Jimmy menambahkan, upaya pemerintah harus menyentuh level produksi dan distribusi yang merata.
Menurutnya, pemerintah perlu menstimulasi produksi di tingkat petani dengan kebijakan propetani, seperti penyediaan bibit dan pupuk. Langkah ini membutuhkan kolaborasi antara institusi, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian.
Jimmy juga menambahkan pentingnya mitigasi bencana untuk mencegah kerawanan pangan.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras masih naik di 214 kabupaten/kota pada bulan Agustus 2025.
Namun, inflasi beras mulai melandai dibandingkan bulan sebelumnya.
Secara bulanan, inflasi beras tercatat sebesar 0,73 persen, lebih rendah dari bulan Juli 2025.
Dampaknya terhadap inflasi umum juga menurun.
Dari sisi spasial, sebagian besar daerah masih melaporkan harga beras di atas harga acuan pemerintah, terutama di wilayah luar Jawa.
(Sumber: infopublik.id)
