Jakarta, AGRINEWS – Para pelaku usaha kelapa sawit dibayangi kemungkinan menurunnya produksi minyak sawit nasional pada 2027 lantaran tanaman kekeringan terdampak El Nino kuat.
Analis pasar global minyak nabati, Thomas Mielke, Executive Director of ISTA Mielke GmbH dari Hamburg, Jerman, memprediksi, produksi minyak sawit Indonesia pada 2027 bakal berkurang sekitar 3 juta ton. Malaysia juga mengalami penurunan produksi kurang lebih 300 ribu ton.
Kendati demikian, para pelaku usaha dan pemerintah masih bisa melakukan berbagai upaya yang sinergis agar kinerja industri sawit tidak seburuk ramalan tersebut. Sejumlah pemikiran mengemuka dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) di Kementan, Jakarta, 18 November 2026 bertema “Penguatan GAP dan Produktivitas Untuk Wujudkan Sawit Berkelanjutan”.
Perlu Percepatan ISPO dan PSR
Mewakili kalangan pengusaha, R. Azis Hidayat, Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkap, kinerja industri sawit yang menunjukkan peningkatan tahun ini. Produksi minyak sawit mentah (crude palm oil-CPO) 2025 mencapai 48,16 juta ton dan diperkirakan akan meningkat menjadi 51,66 juta ton pada 2026.
Data yang dihimpun GAPKI sampai Juli 2026 menunjukkan, produksi (CPO dan PKO) naik dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor sawit juga meningkat.
“Yang membanggakan, nilai ekspor sampai Juli itu US$23,2 miliar setara Rp403 triliun. Tahun lalu, sampai Juli sekitar US$20,9 miliar. Mudah-mudahan bisa memecahkan rekor saat Covid-19 dulu yang sekitar Rp700 triliun sampai akhir tahun,” harap Azis
Namun, peningkatan produksi belum menjawab persoalan produktivitas yang dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan di beberapa wilayah. “Produksi dan produktivitas menjadi masalah utama. Stagnan, bahkan turun. Apalagi mandatori biodiesel kita naik dari B40 ke B50. Kebutuhannya naik dari 14,3 juta ton jadi 15,2 juta ton,” katanya.
Untuk meningkatkan produktivitas kebun dan menjaga pasokan bahan baku biodiesel, Aziz menilai program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu mendapat perhatian lebih besar lagi. GAPKI sempat mengusulkan PSR sebagai mandatori, tetapi sampai sekarang masih dalam pembahasan.
Mengutip data Kementan, realisasi PSR 2017 – April 2026, dari potensi 2,8 juta ha yang telah terbit rekomendasi teknisnya mencapai 420 ribu ha atau sekitar 15% dari target. Luasan ini milik 190 ribu pekebun.
Pelaksanaan program PSR masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait dokumen kepemilikan lahan dan kebun yang terindikasi berada di kawasan hutan.
“Tantangan program PSR ada masalah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), SHM, surat keterangan kebun tidak termasuk HGU perusahaan dan tidak termasuk kawasan hutan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini butuh waktu dan biaya. Selain itu juga ada ketakutan dipanggil aparat penegak hukum,” ulasnya.
Untuk itu GAPKI mendorong pelaksanaan PSR melalui jalur kemitraan dengan perusahaan yang telah dijalankan sejak 2022. Hal ini juga mencakup pekebun yang sebelumnya tergabung dalam program inti-plasma lalu berlanjut ke kemitraan dengan perusahaan.
Dia menambahkan, pendampingan dan pemenuhan dokumen PSR juga dapat membantu pekebun memenuhi persyaratan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). “Kalau ini terpenuhi, menuju ISPO gampang sekali karena persyaratannya sama,” ujar mantan Kepala Sekretariat Komisi ISPO ini.
Menurutnya, ISPO tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan regulasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta daya saing produk sawit. Karena itu, percepatan sertifikasi perlu disertai penyelesaian persoalan legalitas lahan dan perbaikan pelayanan perizinan.
Dia menambahkan, pentingnya sertifikasi ISPO yang akhirnya juga bersifat wajib bagi para pekebun pada 2029. “Kalau UU Deforestasi Uni Eropa diberlakukan, pekebun yang belum menerapkan ISPO bisa kesulitan menjual produknya. Sertifikat ISPO juga menjadi salah satu referensi perbankan untuk kredit usaha sawit,” urainya
Karena itu Aziz mengusulkan percepatan penerbitan STDB secara gratis, sertifikasi lahan, serta penyelesaian kebun sawit yang berada di kawasan hutan secara bijaksana. Dia juga mendorong sistem perizinan elektronik yang transparan, akuntabel, dan memiliki kejelasan persyaratan, waktu, serta biaya.
Dua Strategi Peningkatan Produktivitas
Direktur Eksekutif Palm oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengungkap, pada 2045 pasar domestik Indonesia membutuhkan 42,29 juta ton minyak sawit untuk memproduksi biodiesel, minyak goreng, oleo-food di luar minyak goreng, dan oleokimia. Kalau ditambah ekspor, total sekitar 80 juta ton.
Untuk memenuhi kebutuhan itu, peningkatan produktivitas melalui intensifikasi menjadi pilihan lebih realistis dibandingkan perluasan lahan agar industri sawit bisa berkelanjutan. Strateginya, menurut Tungkot, ada dua, secara parsial dengan perbaikan kebun yang sudah ada dan secara total melalui peremajaan.
Strategi parsial diterapkan pada kebun produktif yang mencakup tanaman muda, remaja, dan dewasa. Data 2024, porsinya mencapai 11,56 juta ha (69%) dari total kebun nasional 16,83 juta ha. Caranya dengan perbaikan kultur teknis (GAP) melalui penggunaan pupuk, manajemen pemeliharaan, dan pemanenan yang baik.
“Potensi peningkatan produktivitas menjadi 5 ton minyak/ha sehingga tambahan produksi CPO nasional sebesar 14 juta ton/tahun,” hitungnya.
Sementara strategi total mencakup 2,37 juta ha (14%) tanaman tua dan renta ditempuh dengan peremajaan. Caranya dengan penggunaan varietas unggul bersertifikat dan adopsi GAP yang lebih baik. Penambahan produksinya memang butuh waktu lebih lama dan volume yang dihasilkan lebih sedikit karena luasannya memang lebih kecil.
Dia mencontohkan perbaikan GAP melalui analisis blok kebun dapat meningkatkan hasil perkebunan. “Di PTPN, dari 22 ton bisa menjadi 24 ton per hektar setelah dilakukan perbaikan GAP dan analisis blok. Bahkan ada yang mencapai 30 ton,” ucapnya.
Selain meningkatkan hasil, Tungkot menekankan pentingnya menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan teknologi yang lebih baik. Salah satu upayanya adalah pemanfaatan pupuk berlapis (coated fertilizer) yang dinilai berpotensi menekan emisi dibandingkan pupuk tabur biasa.
Masih Banyak PR
Dalam diskusi tersebut, Koordinator Pengembangan Kelapa Sawit, Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Lainnya, Ditjen Perkebunan, Kementan, Mula Putra, memaparkan tantangan perkebunan sawit yang masih perlu diselesaikan. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan produktivitas, tetapi juga mencakup legalitas lahan, sumber daya manusia (SDM), akses modal, sarana produksi, dan rantai pasok.
Dari sisi produktivitas, penggunaan benih yang tidak jelas sumbernya atau belum bersertifikat serta rendahnya penerapan GAP menjadi kendala. Di sisi lain, sebagian pekebun belum mengantongi SHM, STDB, dan sertifikat ISPO.
Tantangan lainnya meliputi kebun yang tidak berada dalam satu hamparan, pengelolaan yang belum didukung mekanisasi, terbatasnya akses permodalan, serta meningkatnya biaya produksi. Penggunaan agroinput yang belum sesuai standar dan rendahnya rendemen minyak tandan buah segar (TBS) juga mempengaruhi efisiensi usaha perkebunan.
Mula menambahkan, rantai pasok yang panjang dan belum optimalnya pemanfaatan produk samping serta pengolahan limbah sawit menjadi pekerjaan rumah bagi industri. Keterbatasan kapasitas SDM, baik di tingkat pekebun maupun kelembagaan, turut mempengaruhi penerapan praktik perkebunan yang baik.
Karena itu, lanjut dia, peningkatan produktivitas tidak bisa hanya dibebankan kepada pekebun. Perusahaan perkebunan dan pekebun perlu membangun kemitraan agar perbaikan kebun rakyat berjalan lebih efektif.
Dia menjelaskan, dukungan terhadap perkebunan besar dan kebun rakyat membutuhkan pendekatan berbeda. Perkebunan besar dapat didorong melalui regulasi dan insentif, sedangkan pengembangan kebun rakyat membutuhkan dukungan pendanaan, pendampingan, serta sarana dan prasarana.
Mula juga menekankan pentingnya perencanaan tata ruang dalam pembangunan kebun plasma. Ketersediaan alokasi ruang perlu dipastikan sejak awal, sementara penyelesaian legalitas menjadi bagian dari proses berikutnya.
Masih menurut dia, penguatan SDM juga tidak kalah penting. Penerapan ISPO, misalnya, tidak cukup hanya dengan melengkapi dokumen dan memperoleh tanda tangan sertifikasi. Pekebun dan perusahaan harus mengubah kebiasaan dalam mengelola kebun agar prinsip keberlanjutan benar-benar diterapkan.
“ISPO tidak hanya sekadar kertas. Titik kritisnya adalah mengubah kebiasaan,” tuntasnya.













