DOC: Pemerintah Tegaskan Distribusi Transparan, Peternak Dapat Kepastian DOC

“Kedua kepentingan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk diseimbangkan secara proporsional,” ujar Agung saat memimpin rapat koordinasi kebutuhan dan suplai DOC broiler bagi peternak mandiri di Kantor Bupati Pati, pada hari Minggu (22/2/2026).

Pertemuan Bahas Distribusi Bibit Ayam Day Old Chick (DOC) di Pati, Jawa Tengah (Sumber: ditjenpkh.pertanian.go.id)
banner 120x600

Pati, AGRINEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) RI memfasilitasi pertemuan antara perusahaan pembibitan unggas dan peternak mandiri di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pertemuan dilakukan untuk memperbaiki distribusi bibit ayam day old chick (DOC).

banner 325x300

Forum ini menghasilkan kesepakatan yang memberi kepastian akses DOC bagi peternak secara lebih adil dan transparan.

Pertemuan dipimpin Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan RI, Agung Suganda bersama Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.

Koordinasi difasilitasi Pemerintah Kabupaten Pati dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) serta Persaudaraan Peternak Mandiri Pantura (PPMP).

Dirjen PKH, Agung Suganda menyatakan, pertemuan tersebut menjadi bentuk itikad baik semua pihak untuk menjaga keberlanjutan usaha perunggasan sekaligus memastikan kepastian bagi peternak mandiri.

“Kedua kepentingan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk diseimbangkan secara proporsional,” ujar Agung saat memimpin rapat koordinasi kebutuhan dan suplai DOC broiler bagi peternak mandiri di Kantor Bupati Pati, pada hari Minggu (22/2/2026).

Ia mengatakan, kapasitas produksi DOC secara nasional tersedia sehingga fokus pemerintah adalah memastikan distribusi berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, pemerintah hadir sebagai fasilitator dan pembina untuk memastikan tata niaga berjalan sehat, berkeadilan, dan sesuai ketentuan. Yang terpenting bukan hanya kesepakatan di atas kertas, tetapi konsistensi pelaksanaannya di lapangan,” ungkapnya.

Agung juga menekankan peran GPPU dalam menjaga kontinuitas pasokan serta tanggung jawab PPMP memastikan anggotanya siap produksi dan menyerap DOC sesuai kesepakatan.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menambahkan, pemerintah daerah akan mengawal pelaksanaan hasil pertemuan agar dirasakan peternak.

“Kabupaten Pati sedang bergerak terus. Kebutuhan ayam di Pati ini sangat banyak. Dan sekiranya dalam hal ini 1.000 box DOC (1 box = 100 ekor DOC – red.) per minggu ini, dapat menyuplai peternak di Pati sehingga harapan kami harga ayam terus stabil,” imbuh Risma.

Menurut Risma, dialog terbuka menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan ekosistem perunggasan yang lebih berkeadilan.

Sekretaris Jenderal PPMP,0 Barry mengatakan, peternak mengapresiasi fasilitasi pemerintah yang mempertemukan seluruh pihak.

“Kami dari dari PPMP menyampaikan apresiasi kepada pemerintah bahwa dengan adanya kesepakatan ini peternak bangkit,” tutur Barry.

Barry mengajak peternak berjalan bersama korporasi dalam memperkuat kemitraan usaha.

“Kami mengapreasiasi langkah cepat Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah yang telah memfasilitasi dialog antara peternak dan perusahaan pembibitan. Kesepakatan ini menjadi gairah baru bagi peternak,” kata Barry.

Ketua IV GPPU, Asrokh Nawawi mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti kesepakatan melalui verifikasi peternak mandiri yang membutuhkan DOC. “GPPU siap mendukung pemerintah dan siap mendukung PPMP,” ungkap Asrokh.

Dalam dokumen komitmen bersama yang ditandatangani, disepakati kebutuhan DOC final stock (FS) ayam ras pedaging bagi anggota PPMP dipenuhi secara kontinu berdasarkan daftar pemesanan dan jadwal chick in minimal 1.000 box per minggu.

Kesepakatan juga memuat komitmen perusahaan pembibitan untuk melakukan inventarisasi ketersediaan DOC FS pedaging serta mengoptimalkan distribusi kepada peternak anggota PPMP mulai akhir Februari 2026.

Pemenuhan kebutuhan DOC tetap mengacu mekanisme bisnis yang berlaku tanpa bundling pakan serta berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pemerintah memastikan pengawasan distribusi diperkuat agar kesepakatan berjalan di lapangan.

Peternak mandiri pun menyatakan puas karena memperoleh kepastian pasokan DOC yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.

(Sumber: ditjenpkh.pertanian.go.id)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *