Depok, AGRINEWS – Sejak menyandang predikat net importer minyak bumi pada tahun 2004, Indonesia mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) dari beberapa jenis bahan baku, termasuk kelapa sawit.
Olahan minyak sawit dalam bentuk fatty methyl esther (FAME) dicampurkan dalam solar fosil menjadi biodiesel.
Persentase campurannya bertambah secara bertahap, dari 2,5% (B2,5) pada 2008, 7,5%, 10%, 20%, 30%, 35%, hingga 40% (B40) pada 2025.
Produksi biodiesel sawit meningkat seiring implementasi Program Mandatori Biodiesel dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Berdasarkan data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), pada 2009 produksi biodiesel baru 190 ribu kiloliter (KL) terus menanjak hingga 13,93 juta KL pada 2024.
Sementara angka produksi 2025 ditargetkan 15,15 juta KL. Sebagian besar produksi dialokasikan untuk implementasi program mandatori biodiesel.
Energi Terbarukan
Produksi dan pemanfaatan biodiesel sawit berkembang searah kebijakan energi nasional yang dirumuskan Dewan Energi Nasional (DEN).
Biodiesel sawit termasuk BBN dalam kelompok energi baru terbarukan (EBT) yang memasok kebutuhan energi nasional.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, BBN diarahkan untuk bahan campuran dan atau menggantikan BBM fosil dalam transportasi dan industri.
Fadhil Hasan yang baru dilantik jadi anggota DEN 28 Januari lalu, mengatakan, biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi.
“Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan pangan,” ujarnya dalam workshop jurnalis bertema “Dukungan Program Biodiesel Bagi Kemandirian Energi dan Perekonomian Indonesia” yang digelar Majalah Sawit Indonesia di Depok, Jawa Barat (5/2/2026).
Sepanjang tahun lalu, tambah ekonom yang lama aktif di kepengurusan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) itu, realisasi konsumsi biodiesel mencapai 14,2 juta KL dan berhasil mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta KL.
Pengurangan impor solar ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan energi nasional, terutama mengingat ketergantungan Indonesia yang masih tinggi terhadap impor minyak mentah dan BBM.
Performa 2025
Pelaksanaan program mandatori biodiesel yang dirilis sejak 2008 sempat terkendala akibat tidak tersedianya dana subsidi lantaran harga biodiesel lebih tinggi ketimbang harga solar.
Pemerintah lantas membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit pada 2015 untuk mengumpulkan dana dari pungutan ekspor (levy) produk sawit. BPDP inilah yang membiayai selisih harga antara biodiesel dan solar fosil (insentif biodiesel).
Menurut Herbert Wibert Victor Hasudungan, Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi, Ditjen Energi Baru Terbarukan, Kementerian ESDM, pada 2025 alokasi biodiesel ditetapkan sebesar 15,616 juta KL.
Rinciannya, 7.122.429 KL (public service obligation-PSO atau kewajiban pelayanan publik) dan 8.494.157 KL (non-PSO). “Mulai 2025, hanya PSO yang mendapat insentif dari BPDP,” katanya dalam acara yang sama.
Realisasi penyaluran biodiesel 2025, masih menurut Herbert, sebanyak 14.940.730 KL (95,67%) dengan rincian 6.908.804 KL (PSO) dan 8.031.926 KL (non-PSO).
Pencapaian realisasi PSO tersebut mendapat dukungan insentif dari BPDP sebanyak Rp39,488 triliun. Insentif ini untuk menutup selisih harga biodiesel dan solar yang berkisar Rp5.111-Rp6.713/L.
Doktor ekonomi alumnus Universitas Dundee, Inggris, itu juga menampilkan data manfaat implementasi program biodiesel sawit periode 2015-2025 (31 Desember).
Secara kumulatf penghematan devisa mencapai hampir Rp704,196 triliun dan nilai tambah dari pengolahan minyak sawit mentah (CPO) menjadi FAME sebesar Rp114,18 triliun. Totalnya Rp819,086 triliun.
Manfaat lainnya adalah penyerapan tenaga kerja di sektor budidaya (onfarm) 1,865 juta orang dan sektor hilir (off-farm) 4.073 orang.
Sementara dari sisi lingkungan, penggunaan biodiesel mengurangi emisi GRK dan peningkatan kualitas lingkungan menyentuh angka 225,91 juta ton setara CO2.
Bertahan B40
Ernest Gunawan, Sekjen Aprobi, mengungkapkan, kapasitas terpasang anggota organisasinya 2025 mencapai 19,15 juta KL. Tahun ini ada dua anggota baru sehingga kapasitasnya bertambah jadi 22,02 juta KL.
Menurutnya, kapasitas produksi selalu di bawah kapasitas terpasang, rata-rata berkisar 80-85% untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi. Faktor yang menjadi pertimbangan adalah ketersediaan bahan baku CPO, kemikalia, dan pengiriman.
Posisi Indonesia di kancah internasional dalam pemanfaatan biodiesel cukup membanggakan. “Indonesia dinilai sebagai ‘Big Brother’ karena kita berhasil melaksanakan program biodiesel dengan persentase blending terbesar di dunia, B40,” ujar anggota Kompartemen Industri Pangan GAPKI ini.
Ernest berpendapat, penerapan B40 lumayan sustain. Alasannya, “Tidak ada against terhadap food (tidak berebut dengan alokasi sawit untuk pangan, Red.).”
Terkait ketersediaan bahan baku CPO, Mochamad Husni, Media Relation GAPKI menyatakan, anggota GAPKI tetap berkomitmen mendukung program biodiesel pemerintah meskipun terjadi stagnasi produksi sawit dalam lima tahun terakhir.
Stagnasi ini diperkirakan masih terjadi sampai 2026.
Karena itu, GAPKI berupaya mendorong peningkatan produktivitas kebun melalui kerja sama dengan pihak lain. “Pertama, kami bekerja sama dengan Tanzania. Tahun lalu kami mengintroduksi serangga penyerbuk baru karena yang ada di kebun sudah kurang produktif, yaitu Elaeidobius kamerunicus, E. plagiatus, dan E. subvittatus. Kedua, kami menggenjot program replanting (peremajaan). Replanting menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat banyak kebun kita sudah masuk ke siklus kedua (di atas 25 tahun), jadi sudah mulai menurun produksinya. Dengan replanting kita berharap produktivitas perkebunan sawit bisa meningkat,” pungkasnya.
